Jakarta Barat Kemen PUPR Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kelima kalinya berturut-turut. Prestasi ini berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berlangsung pada 8 Juli 2024. Prestasi ini tidak hanya menunjukkan kinerja keuangan yang solid, tetapi juga menegaskan komitmen pemerintah dalam mengelola anggaran negara secara transparan dan akuntabel.
Kemen PUPR Berikan Apresiasi: WTP adalah Kewajiban, Bukan Prestasi
Presiden Joko Widodo dalam sambutannya menyampaikan bahwa WTP bukanlah sekadar prestasi, melainkan sebuah kewajiban bagi setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hal
Presiden Jokowi menekankan pentingnya proses audit tahunan oleh BPK yang harus dijalankan dengan baik. “Setiap tahun pasti diaudit, pasti diperiksa, dan kita wajib mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara baik,” ujar Jokowi. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penggunaan anggaran tidak hanya harus terfokus pada prosedur administratif, tetapi harus berorientasi pada hasil yang bermanfaat bagi rakyat.
Baca Jual: Pj Gubernur DKI Salurkan Ratusan Sapi Kurban Idul Adha 2024
Kemen PUPR Ekonomi Indonesia di Tengah Gejolak Global
Di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global yang melambat, Indonesia masih mampu mempertahankan kestabilan ekonomi dan politik. Meskipun tantangan besar datang dari luar, Indonesia mampu menghadapinya dengan ketahanan yang kuat.
Presiden juga menyampaikan bahwa fleksibilitas dan akuntabilitas adalah kunci untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.
Kementerian PUPR: WTP sebagai Cermin Tata Kelola yang Baik
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menilai bahwa keberhasilan kementeriannya meraih WTP selama lima tahun berturut-turut mencerminkan tata kelola yang baik, transparan, dan profesional dalam pengelolaan keuangan. Menurut Basuki, keberhasilan ini tidak terlepas dari komunikasi yang efektif antara auditor dan auditi dalam setiap pemeriksaan keuangan.
“Komunikasi yang baik antara auditor dan auditi menjadi kunci, karena seringkali temuan audit muncul hanya karena adanya perbedaan persepsi. Dengan komunikasi yang efektif, hasil audit akan lebih reliabel dan kredibel,” jelas Basuki.
Ke Depan: Perbaikan Sistem Pengendalian Internal
Kementerian PUPR tidak akan berhenti sampai di sini.
Pesan Presiden: Reformasi Pemerintahan untuk Kesejahteraan Rakyat
Penyederhanaan prosedur dan peraturan yang tidak perlu menjadi langkah strategis agar pemerintahan Indonesia semakin agile dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Keterlibatan Pimpinan Negara dalam Acara Penyampaian LHP
Kehadiran mereka menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
